Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Komdigi Sebut Judi Online Hancurkan Keluarga, Jutaan Konten Ditindak

By On Jumat, September 19, 2025

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar saat Konferensi Pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Judi Online (Judol) telah menghancurkan banyak keluarga di Indonesia. Judol juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Hal itu dikatakan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar saat Konferensi Pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

“Kita ketahui bersama bahwa terkait dengan judi online ini banyak keluarga yang hancur. Jadi, kita melihat anak-anak kehilangan masa depan, orang tua kehilangan harta, bahkan rumah tangga runtuh,” ujar Alexander.

“Judi online bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga ancaman nyata bagi kehidupan sosial kita,” sambungnya.

Menurutnya, besarnya dampak Judol terlihat dari jumlah konten yang telah ditindak oleh Komdigi.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,8 juta konten negatif dicabut atau "takedown" dari ruang digital Indonesia. Dari jumlah itu, 2,1 juta di antaranya merupakan konten perjudian.

“Jumlah sebesar itu kalau kita bandingkan misalnya dengan daya tampung Gelora Bung Karno itu 20 kali lipat dari daya tampung Gelora Bung Karno kalau kita mengasumsikan tiap kursi diibaratkan satu konten berbahaya,” ujarnya.

“Ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa ancaman yang kita hadapi itu sangat besar,” imbuhnya.

Dalam upaya pemberantasan konten berbahaya, Komdigi bersama TikTok, Google, Meta, dan platform digital lainnya sedang mengevaluasi sistem moderasi bernama SAMAN.

Sistem ini telah melalui tahap uji coba selama setahun dan ditargetkan bisa berjalan penuh mulai bulan depan.

“Kita harapkan nantinya dengan berbagai masukan dari teman-teman yang ada di penyelenggara sistem elektronik ini, kemudian dari internal kita sendiri juga melakukan evaluasi terhadap sistem ini, sistem ini dapat berjalan dengan baik," harapnya.

“Celah-celahnya bisa kita tutupi dan kemudian kita berharap di bulan depan sistem ini bisa berjalan secara penuh,” imbuhnya.

Komdigi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan konten judi online melalui kanal resmi yang tersedia. (*/red)

Jalin Sinergitas, PERWAST Gelar Audiensi Bersama Kapolres Serang

By On Rabu, September 17, 2025

Jajaran Pengurus dan Anggota Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) saat audiensi dengan Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, di Mapolsek Cikande, Rabu, 17 September 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Guna menjalin sinergitas, Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) menggelar audiensi dengan Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, Rabu, 17 September 2025.

Acara silaturrahmi tersebut berlangsung di Mapolsek Cikande dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kapolsek Cikande AKP Tatang, Kanit Intelkam AKP Muklas, Kasi Propam Ipda Jhoni Yuhanto serta Kasihumas Ipda Rizal Nusa Bakti.

Sementara, dari PERWAST turut hadir, Dewan Pembina Yusa Qorni, Plt Ketua Mansar, Sekretaris Muji, Bendahara Suyono, dan sejumlah pengurus dan anggota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua PERWAST, Mansar mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Serang yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi pengurus PERWAST.

“Kami senantiasa mendukung penuh tugas Kepolisian dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas khususnya di wilayah Serang Timur,” ucapnya.

Selain itu, kata Mansar, melalui audensi ini pihaknya ingin mengenalkan kepengurusan baru dan menyampaikan program-program kerja PERWAST kepada Kapolres Serang.

“Kami akan terus berperan aktif dalam membangun sinergi yang positif antara media dan Kepolisian serta siap berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Serang, Condro Sasongko berharap agar sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan.

Menurutnya, Kepolisian dan Insan Jurnalis memiliki tugas masing-masing, namun tetap harus bersinergi.

“Kami berharap sinergisitas yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan. Kami terbuka dan siap membangun komunikasi yang seluas-luasnya, menerima saran dan kritik dari rekan-rekan PERWAST demi menjaga kondusivitas Kamtibmas,” ujar Condro.

Audiensi tersebut ditutup dengan diskusi ringan seputar peran Media dan Kepolisian dalam membangun opini publik yang sehat. (*/red)

Mantan Ketua Koperasi di Pandeglang Dituntut Delapan Tahun Penjara di Kasus Korupsi Kredit Fiktif

By On Rabu, September 17, 2025

Mantan Ketua Koperasi di Pandeglang saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang. 

SERANG, DudukPerkara.News – Mantan Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pedoman Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang, Endang Suhendar dituntut pidana penjara selama delapan tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

JPU menyebut, Endang bersalah di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,6 miliar.

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Endang Suhendar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun," kata JPU Kejari Pandeglang, Rista, saat membacakan tuntutan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang, Senin, 15 September 2025.

Terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara tiga bulan.

Jaksa juga meminta agar terdakwa tetap ditahan.

“Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300 juta,” imbuhnya.

Terdakwa juga diperintahkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 1,6 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan inkrah.

Jika terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

“Membebankan pidana tambahan kepada terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar,” ujar Jaksa.

Jaksa menyebut, perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedua, kata Jaksa, perbuatannya menyebabkan Bank BUMD di Pandeglang mengalami kerugian.

“Keadaan memberatkan tindakan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa menjadi ketua koperasi melakukan peminjaman fasilitas Kredit Modal Kerja Umum (KMKU) pada 2016-2020 dengan total pinjaman Rp 9,6 miliar.

Namun terdakwa Endang mengalami kesulitan pembayaran karena kurangnya penerimaan yang diterima koperasi.

Endang kemudian meminta dilakukan restrukturisasi penambahan jangka panjang pembayaran utang, dan pihak bank menyetujui. Namun sampai masa restrukturisasi habis, utang belum juga terbayar.

Kegagalan pembayaran tersebut juga karena Endang merekayasa pengajuan fasilitas kredit dengan cara memanipulasi nama calon peminjam, dan me-mark up jumlah uang pinjaman. Perbuatannya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. (*/red)

Dir Gakkum Polri Usut Penyebab Laka Bus Maut Tewaskan Delapan Orang di Bromo

By On Rabu, September 17, 2025

Dir Gakkum Korlantas Polri datangi TKP kecelakaan Bus Pariwisata di Probolinggo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Pihak Kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan bus di lereng Gunung Bromo yang menewaskan delapan orang guna melakukan pendalaman kronologi kecelakaan bus yang mengangkut sebagian besar karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember pada Minggu, 14 September 2025.

Direktur Gakkum Korlantas Polri, Brigjenpol Faizal mengatakan, pihaknya turut dalam olah TKP kedua di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, pada Senin, 15 September 2025.

Korlantas Polri menggunakan Traffic Accident Analysis (TAA) plus, alat radar tiga dimensi canggih untuk menganalisis sebelum, sesaat, sampai pasca-kecelakaan terjadi yang digambarkan dalam bentuk animasi 3D.

Ada juga menggunakan drone yang di mana dengan hasilnya nanti ini akan bisa membantu menguatkan bagaimana posisi awal, kemudian pada saat kejadian, dan pada saat setelah kejadian,” ujar Faizal kepada wartawan saat melakukan kunjungann ke RSBS.

Dia mengatakan, pihaknya turut berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk melengkapi kekurangan olah TKP pasca kejadian kemarin.

“Termasuk kecepatan kendaraan sehingga nanti ini akan membantu kita dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian yang kemarin,” ujarnya. 

Ada empat saksi, kata dia, yang sudah dimintai keterangan termasuk Al Bahri, pengemudi bus pariwisata dengan pelat nomor polisi P7221UG.

Namun, sopir masih belum bisa dimintai banyak keterangan lantaran masih dirawat di rumah sakit. 

Keterangan juga akan digali dari sejumlah korban selamat yang menjadi saksi langsung kejadian di dalam bus Hino milik PO Inds'88.

“Tentunya keterangan dari korban inilah yang akan membuat kita lebih cepat merampungkan berita acara,” ujar Faizal.

Hari ini juga, pihaknya memintai keterangan ahli dari agen tunggal pemegang merk (ATPM), yakni Hino hingga Dinas Perhubungan.

Polisi juga bakal memanggil dan memeriksa perusahaan pemilik bus, PO Inds'88. Kecelakaan bus berawak 52 penumpang itu mengalami rem blong saat turun dari tanjakan curam dan menikung sehingga menabrak pemotor, lantas menghantam pagar pembatas jalan dan pagar rumah warga. (*/red)

Usut Kasus Korupsi Rel Kereta Jatim, KPK Panggil Wasekjen PDI-P

By On Rabu, September 17, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada Senin, 15 September 2025.

Yoseph Aryo dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur (Jatim).

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jatim,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 15 September 2025. 

Pemanggilan Adhi Dharmo itu berbarengan dengan dua saksi lain, yakni Linawati selaku Staf di Koordinator Pengadaan Transportasi darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan serta Zulfikar Tantowi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro LPPBMN. 

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan ketiganya. (*/red)

Ini Isi Pesan Khusus Prabowo kepada Lima Menteri yang Kena Reshuffle

By On Rabu, September 17, 2025

Para mantan Menteri tampak tersenyum saat menerima surat khusus dari Prabowo. (Dok. Sekretariat Kabinet). 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus untuk lima Menteri Kabinet Merah Putih yang terkena Reshuffle. 

Surat tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya. Teddy bertemu langsung dengan lima menteri yang di-reshuffle.

Pertemuan itu pun diunggah di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Senin, 15 September 2025.

Teddy mengatakan, pertemuan itu terjadi pekan lalu.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Teddy berpose bersama menteri-menteri yang terkena reshuffle.

Mulai dari Dito Ariotedjo, Budi Arie, Abdul Kadir Karding, Budi Gunawan, hingga Sri Mulyani.

“Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima Menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis Teddy.

Teddy mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya juga memberikan surat khusus dari Prabowo kepada lima Menteri.

Surat tersebut berisi pesan-pesan Prabowo salah satunya ucapan terima kasih terhadap jasa-jasa selama menjabat sebagai Menteri.

“Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih,” lanjutnya.

Reshuffle kedua Kabinet Merah Putih terjadi pada Senin lalu, 08 September 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Berikut ini jajaran Menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Menteri Keuangan: Sri Mulyani

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Saat pelantikan, hanya tiga Menteri dan satu Wamen yang diumumkan. Sementara, posisi Menpora dan Menko Polkam belum diumumkan.

Berikut Menteri-Wamen yang dilantik:

Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin

Menteri Koperasi: Ferry Juliantono

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak


(*/red)

Menkeu Purbaya Bilang Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun

By On Rabu, September 17, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepuk kening mempraktikkan para Dirut Bank pusing, saat Konferensi Pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, para Direktur Bank yang menerima kucuran dana segar pemerintah yang mencapai Rp 200 triliun sedang pusing.

Pasalnya, kata dia, mereka harus berpikir keras harus menyalurkan ke mana suntikan likuiditas dari pemerintah itu.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.

“(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, 'aduh dikasih duit banyak nih, aduh',” ujar Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut Bank pusing, dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.

“Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun'. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.

Purbaya juga memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan. Pasalnya, kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara (APBN).

“Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.

Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya saat Konferensi Pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). (*/red)

Rumah Bos CV Sanpan Gemilang Digeruduk Warga Baluk Peusar, Diduga Gegara Setubuhi Keponakan Isterinya

By On Selasa, September 16, 2025

Rumah Bos CV Sanpan Gemilang berinisial SS yang digeruduk warga Kampung Baluk Peusar. 

SERANG, DudukPerkara.News –  Sejumlah warga Kampung Baluk Peusar, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menggeruduk rumah Bos CV Sanpan Gemilang berinisial SS gegara diduga melakukan perselingkuhan dan menyetubuhi keponakan istrinya sendiri.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu malam, 15 September 2025. Warga mendatangi rumah SS untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Sementera peristiwa perselingkuhan tersebut diduga terjadi di sebuah hotel di Rangkasbitung.

Salah seorang warga setempat berinisial SM kepada media ini, Senin, 15  September 2025 mengatakan, perbuatan itu sudah dilakukan lebih dari tiga kali.

“Korban mengaku sudah disetubuhi SS lebih dari tiga kali,” ujarnya.

Menurutnya, korban adalah keponakan dari pelaku. Peristiwa ini telah membuat malu warga Peusar.

“Kami warga Kampung Baluk Peusar merasa sangat malu dengan perbuatan SS. Kami berharap dia tidak tinggal di kampung ini lagi karena sudah membuat malu seluruh kampung,” ujarnya.

Hal senada dikatakan warga lainnya berinisial SL. Menurutnya, kejadian tersebut terungkap setelah istri SS mendesak korban untuk mengaku.

“Korban awalnya tidak mau mengaku, tetapi setelah didesak oleh istri SS, dia akhirnya mengaku bahwa dia telah disetubuhi oleh SS di hotel lebih dari tiga kali selama empat bulan terakhir di Rangkasbitung,” ujarnya.

Warga Kampung Baluk Peusar pun memberikan ultimatum sampai dengan Senin malam, 15 September 2025, agar SS segera meninggalkan Kampung Baluk Peusar sebagai konsekuensi atas perbuatannya. (*/red)

Diduga Lemahnya Pengawasan, Pemasangan Tiang Wifi PT Awinet Langgar Perda

By On Sabtu, September 13, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Sudah berjalan lama dan hampir selesai pemasangan tiang dan kabel wifi dari PT Awinet tidak di ketahui pihak kecamatan.

Pemasangan tiang itu melintasi sekitar lima desa dari tiga kecamatan, yaitu Pamarayan, Bandung dan Cikande.

Ironisnya banyak yang tidak tau, baik pihak RT/RW sampai Camat pun tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

Apalagi pemilik lahan, bisa dipastikan tidak mengetahuinya dan lahannya hanya dijadikan ajang bisnis. 

Camat Pamarayan, Siti Komariah kepada awak media, Jumat, 12 September 2025 mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya penanaman tiang wifi. 

Hal senada dikatakan para Ketua RT, Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Bandung dan Cikande yang sama terlintasi. 

Sementara pihak penyelenggara saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa semua sudah beres. Padahal fakta di lapangan, kegiatan pemasangan tiang dan kabel yang dikerjakan saat malam tiba itu, dimana para pekerjanya pun tidak dilengkapi dengan K3 dan terkesan curi-curi waktu saat bekerja, sehingga menimbulkan dugaan adanya kebohongan dan pembodohan terhadap masyarakat.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan penyelenggara untuk mendaptarkan persetujuan dari pihak pemilik lahan dan masyarakat serta pihak bermasyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) juga telah mengatur terkait ketentuan, yakni pemasangan tanpa izin atau tidak sesuai aturan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan melapor ke pihak berwenang. (*/red)

Arjaya Berkah Marine, Galangan Kapal Modern di Banten

By On Sabtu, September 13, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Arjaya Berkah marine merupakan perusahaan industri shipyard yang bergerak dalam bidang Ship Repair, Ship Building, Docking dan Repair Engineering, Construction, Ship Equipment Supplies dengan spesialisasi dalam Pembuatan Kapal antara lain Tug Boat maupun Barge. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2019 ini telah mampu menyelesaikan sejumlah projek dengan hasil terbaik.

Arjaya Berkah Marine yang berlokasi di Mangunreja Pulo Ampel, Kabupaten Serang, ini memiliki luas lahan seluas 3 Hektare dengan didukung sejumlah fasilitas seperti Lopors, Area Floating, Winch, Rubber Airbag dan lain sebagainya.

Arjaya Berkah Marine, selalu mengedepankan penggunaan teknologi dan peralatan yang paling mutakhir untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan.

Perusahaan Galangan ini dikenal dengan pendekatan solutif yang komprehensif dan tersesuai dengan kebutuhan klien.

Perusahaan ini tidak hanya menawarkan layanan standar, tetapi juga mampu menyesuaikan layanan mereka dengan kondisi spesifik dan kebutuhan proyek yang berbeda-beda.

"Manajemen proyek yang efisien adalah kunci keberhasilan dalam setiap layanan yang kami tawarkan. Kami memiliki tim manajemen proyek yang sangat berpengalaman, yang mampu mengkoordinasikan berbagai aspek pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan," kata Humas Arjaya, Rahmatullah, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 September 2025.

Dengan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan efisien, Arjaya Berkah Marine mampu menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan hasil yang memuaskan.

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, Arjaya Berkah Marine selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Perusahaan ini memiliki kebijakan keberlanjutan yang ketat, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut.

"Tanggung jawab lingkungan ini tidak hanya menjadikan kami sebagai perusahaan yang peduli, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi klien yang semakin sadar akan pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan." tukasnya.

Selain memiliki lahan yang memadai dan didukung oleh fasilitas dan sumber daya manusia yang profesional, Perusahaan Arjaya Berkah Marine memiliki lahan dengan spesifikasi kontur tanah yang datar, hal ini juga dianggap sebagai suatu keunggulan fasilitas docking untuk pembangunan kapal baru di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Diketahui, Pertumbuhan sektor industri shipyard atau galangan kapal di Banten terus menunjukkan tren positif. Industri maritim terus meningkatkan peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu indikatornya, sektor maritim Indonesia mencatatkan realisasi investasi jumbo sebesar Rp136,3 triliun sepanjang kuartal I/2025. Hal itu menandakan pentingnya industri maritim bagi perekonomian nasional.

Adapun, sektor maritim Indonesia berkontribusi sebesar 7% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean lebih maju. (*/red)

Mabes Polri Perlu Tau, Gudang Penimbun BBM Solar Bersubsidi di Palang Tuban Bebas Beroperasi

By On Sabtu, September 13, 2025


TUBAN, DudukPerkara.News - Gudang penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang berlokasi di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum, Jum'at, 12 September 2025.

Saat awak media mendatangi lokasi, berdasarkan informasi masyarakat. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal yang berlokasi di belakang praktek dokter umum F, di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, kerap terlihat adanya aktivitas bongkar muat BBM solar bersubsidi dari tandon ke tangki warna putih biru bertuliskan PT. Lautan Dewa Energi.

Sementara itu, Wandi, yang merupakan pemilik gudang pengepul BBM bersubsidi jenis solar tertersebut ketika dikonfirmasi via WhatsApp, perihal keberadaan gudang penimbunan BBM tersebut, ia mengatakan, "Monggo ngopi di Kota (Tuban)," ujarnya.

Sanksi untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal di Indonesia dapat berupa hukuman pidana penjara dan denda. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diterapkan:

1. Pidana Penjara : Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar. Sementara itu, pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.

2. Sanksi bagi Penimbun : Penimbunan BBM ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus penimbunan BBM subsidi, pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain sanksi pidana, penimbunan BBM ilegal juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, seperti :

1. Kerugian Negara : Penimbunan BBM ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi negara karena BBM subsidi tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk masyarakat yang membutuhkan.

2. Kelonggaran di Masyarakat : Penimbunan BBM ilegal juga dapat menyebabkan kelangkaan BBM di masyarakat karena BBM subsidi tidak didistribusikan secara merata.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM ilegal, aparat penegak hukum perlu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM ilegal. (*/red)

Dalami Jemaah Haji Reguler dan Khusus, KPK Periksa Kapusdatin BP Haji

By On Jumat, September 12, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji, Moh Hasan Afandi, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

KPK mendalami terkait data pelaksanaan haji.

“Misalnya itu faktualnya berapa? Begitu yang dari reguler berapa? Yang dari khusus berapa? Karena itu kan berasal dari splitting kuota tambahan tadi,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 11 September 2025.

Budi mengatakan, pihaknya juga mendalami soal berapa anggota jemaah yang membeli haji furoda tapi ternyata berangkat menggunakan kuota haji khusus. Bagaimana fasilitas saat pelaksanaan haji juga dicari tahu KPK.

“Termasuk fakta-fakta di lapangan kan ada beberapa yang misalnya sudah membeli untuk haji furoda, tapi kemudian ketika berangkat kemudian ternyata menggunakan kuota haji khusus begitu,” ujarnya.

“Apakah memang sudah sesuai dengan standar haji furoda? Atau ternyata standarnya atau yang diterima oleh para jemaah haji ini downgrade,” imbuhnya.

Diketahui, Hasan diperiksa KPK sejak pukul 09.44 WIB dan kini sudah selesai. Pemeriksaan itu berlangsung di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Atas nama MHA Kapusdatin BP Haji Tahun 2024 sampai dengan sekarang,” kata Budi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka.

KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kasus itu bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, ada pembagian kuota haji tambahan itu sebanyak 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Padahal, menurut UU, kuota haji khusus delapan persen dari total kuota nasional. KPK menduga asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

Terbaru dalam kasus ini, KPK melakukan penyitaan dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp 2,6 miliar. Rumah itu diduga dibeli dari fee kuota haji. (*/red)

Pakai Peci saat Diperiksa KPK, Noel Ebenezer Ingin Tampil Keren

By On Jumat, September 12, 2025

Noel pakai peci hitam usai diperiksa KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel tampak menggunakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 September 2025.

Saat ditanya wartawan, ia mengaku mengenakan peci agar terlihat lebih keren.

“Enggak, lebih enak aja, biar lebih keren,” ujar Noel singkat.

Noel menyebut peci yang ia kenakan juga memiliki makna simbolis, meski enggan menjelaskan lebih detail.

“Ini simbol,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Penetapan itu merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 14 orang pada Agustus 2025.

“KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 22 Agustus 2025.

Berikut daftar 11 tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker:

1. IBM (Irvian Bobby Mahendro), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025)

2. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–sekarang)

3. SB (Subhan), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 (2020–2025)

4. AK (Anitasari Kusumawati), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–sekarang)

5. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (2024–2029)

6. FRZ (Fahrurozi), Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025–sekarang)

7. HS (Hery Sutanto), Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)

8. SKP (Sekarsari Kartika Putri), Subkoordinator

9. SUP (Supriadi), Koordinator

10. TEM (Temurila), pihak PT KEM Indonesia

11. MM (Miki Mahfud), pihak PT KEM Indonesia

(*/red)

Prabowo Akan Hadiri Langsung Sidang Umum PBB

By On Jumat, September 12, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto, dipastikan akan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Kehadiran itu menandai untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, kepala negara Indonesia kembali hadir langsung dalam forum bergengsi tersebut. 

Bahkan, Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi pembicara ketiga dalam sesi umum sidang.

“Insya Allah Bapak Presiden direncanakan hadir. Ini akan menandai kehadiran Kepala Negara Indonesia di sidang Majelis Umum PBB,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat saat Konferensi Pers di Kantor Kemenlu RI, Kamis, 11 September 2025.

Menurut Tri, Prabowo akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Urutan Prabowo ini didapat dari hasil undian yang diselenggarakan oleh panitia Sidang Umum PBB.

Prabowo akan berpidato pada hari yang sama pada 23 September 2025 ketika perdebatan umum Sidang Umum PBB selama kurang lebih 15 menit.

“Sebagai satu prosedur yang juga harus dihormati adalah bahwa masa atau lamanya berbicara di Sidang Majelis Umum PBB ini adalah 15 menit. Biasanya pakai lampu ya, kalau sudah masuk ke menit ke-12, lampunya jadi kuning, kelap-kelip, kelap-kelip. Begitu lewat 15, lampunya merah. Jadi itu tanda yang menunjukkan alokasi waktu yang diberikan,” ujarnya.

Dikatakan, Prabowo akan menyinggung soal dinamika global saat ini, termasuk terkait isu Palestina.

“Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi misi Bapak Presiden,” ujarnya.

Diketahui, selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, Presiden RI selalu absen untuk hadir secara langsung.

Saat lima tahun kepemimpinan pertamanya, Jokowi selalu mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada periode kedua, Jokowi pernah hadir namun lewat virtual dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-75 karena alasan Pandemi Covid-19. Setelahnya Jokowi tak hadir. (*/red)

Menkeu Purbaya Sebut Perubahan Anggaran RAPBN 2026 Mungkin Terjadi

By On Jumat, September 12, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada perubahan dalam Rancangan APBN 2026, namun kepastian itu masih menunggu hasil rapat dengan DPR RI.

Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya usai menyampaikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 10 September 2025.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 yang tengah berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR,” ujarnya.

Purbaya menekankan, angka-angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara karena belum diputuskan bersama DPR.

Ia menyebut, perubahan anggaran sangat mungkin terjadi. Namun, dirinya belum dapat menjelaskan lebih detail karena masih dalam tahap pembahasan.

“Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, laporan yang disampaikan kepada Presiden mencakup keseluruhan APBN.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bisa mendahului hasil keputusan resmi DPR.

“APBN keseluruhan. Masih didiskusikan,” tuturnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *