Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polsek Cikande Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Kerja di PT Indoblock Mitra Lestari, Satu Pekerja Meninggal Dunia

By On Kamis, November 12, 2026

Petugas Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, DudukPerkara.News – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026. 

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Dua Kades di Sumenep Ditangkap gegara Narkoba, Pemkab Wajibkan Cakades Tes Bebas Narkoba

By On Kamis, November 12, 2026

Foto ilustrasi. 

SUMENEP, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur (Jatim), mewajibkan warga yang ingin mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Kades) melampirkan hasil tes bebas narkoba. 

Syarat tersebut akan mulai diberlakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah pencegahan dini agar aparat desa tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. 

Menurutnya, gagasan tersebut muncul setelah Polisi menangkap dua Kades di Sumenep yang terlibat kasus narkoba beberapa waktu lalu. 

"Gagasan cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi para calon Kades ini timbul, setelah aparat kepolisian menangkap dua oknum Kades yang terlibat kasus narkoba," ujar Dzulkarnain, Selasa, 11 November 2026. 

Dua Kades yang ditangkap tersebut adalah Kades Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten. 

Keduanya diamankan oleh tim narkoba Polresta Sumenep dalam penggerebekan pesta narkoba. 

Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan petugas, kedua Kades tersebut terbukti mengonsumsi obat terlarang. 

"Atas dasar itu maka kami melakukan upaya pencegahan dini, di antaranya warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada desa harus melampirkan hasil tes bebas narkoba," ujarnya. 

Achmad menjelaskan, DPMD Sumenep telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep dan Polresta Sumenep untuk membahas penerapan persyaratan tersebut. 

Rencana kebijakan itu mendapat dukungan dari kedua lembaga tersebut karena dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa. 

"BNNK dan Polresta Sumenep sangat mendukung hal ini, karena kebijakan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam berupaya menekan penyalahgunaan narkoba," ujarnya. 

Sesuai kesepakatan, ketentuan melampirkan hasil tes bebas narkoba akan diterapkan mulai Pilkades serentak 2027. 

Saat ini, DPMD Sumenep juga telah menyampaikan ketentuan tersebut kepada para Kades di wilayah setempat. 

"Saat ini, ketentuan mengenai prasyarat ini sudah kami sampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep," kata Achmad. 

Selain BNNK dan Polresta Sumenep, kebijakan tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. 

Dukungan itu datang dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep. (*/red)

Aksi Unras di Surabaya, Polda Jatim Amankan Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov

By On Kamis, November 12, 2026

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa, 10 November 2026. 

Langkah cepat itu berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. 

Kedua pria tersebut, di antaranya berinisial MVK dan VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya. 

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka. 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan penangkapan tersebut. 

Dari hasil pemeriksaan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai. 

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," kata Abast. 

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. 

Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut. 

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. 

Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan. 

Berdasarkan pengakuan awal, kata Abast, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat. 

"Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tuturnya. 

Saat ini, kata dia, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim. 

Dia menegaskan, pihaknya tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. 

"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (*/red)

KPK Panggil Pj Bupati Pemalang Jadi Saksi Pemerasan Anom Widiyantoro

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Pemalang, Anom saat diperiksa KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. 

Salah satunya, yaitu Pj Bupati Pemalang, Nurkholes. 

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK untuk empat saksi. Sedangkan satu saksi lainnya masih dalam penjadwalan ulang. 

Namun Budi belum menjelaskan apa saja yang akan didalami dari para saksi. 

Berikut ini daftar saksi yang dipanggil KPK: 

1. Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang; 

2. Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo; 

3. Dias Pamungkas selaku Swasta; 

4. Dias Adi Dharma selaku Swasta; 

5. Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang). 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

Berikut ini daftarnya: 

1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang; 

2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati; 

3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta; 

4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK. 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar. 

Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. 

Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Dipecat Polri Buntut Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

By On Kamis, November 12, 2026

Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta saat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Novel 2026. (Dok. Divisi Humas Polri) 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan banding usai diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Vonis tersbut dibacakan oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026, atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, permohonan banding tersebut akan diproses dan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. 

Dalam sidang KKEP ini, Majelis Hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela. 

Hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri. 

Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. 

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. 

Isir mengatakan, Majelis Hakim KKEP dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, dengan wakil anggota Jenderal Bintang Dua. 

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ujar Isir. 

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” kata dia lagi. 

Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. 

“(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. 

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. 

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*/red)

Sanksi Pidana Mati Pelaku Makar kepada Presiden

By On Kamis, November 12, 2026

Tiga Jenderal Polisi diduga sadap Presiden Prabowo: Irjen Ahrie Sonta, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Irjen Eko Hadi Santoso. 

Oleh: Agus Riwanto 

Kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, apabila terbukti melibatkan institusi Polri atau setidaknya faksi di tubuh Polri, yang alat sadapnya bersumber dari APBN, maka bukan sekadar perkara pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya terkait hak privasi. 

Bukan pula hanya melanggar KUHP terkait pidana biasa, namun dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut penyalahgunaan wewenang Polri, spionase, bahkan konspirasi politik untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto yang konstitusional. 

Maka pernyataan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Istana yang mengarah pada dugaan makar harus dibaca sebagai sinyal untuk menyelidiki lebih dalam. 

Makar Bukan Sekadar Niat Buruk

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. 

Melihat dugaan yang dilakukan beberapa jenderal Polri itu dengan menyadap percakapan Presiden Prabowo, maka dapat terpenuhi makna dari makar yang ditentukan dalam Pasal 160 KUHP, yakni pertama, serangan berupa penyadapan; kedua, penyadapan sebagai bentuk serangan telah terwujud berupa data percakapan dan upaya penghapusan; dan ketiga, diwujudkan dalam persiapan, berupa data informasi percakapan akan digunakan untuk kepentingan politik. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Terdapat sejumlah ketentuan makar, yaitu pertama, Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan. 

Kedua, Pasal 192 menyasar makar untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. 

Ketiga, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. 

Konsekuensi sanksi pidananya berat, antara lain Pasal 191 dan Pasal 192 diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. 

Pasal 193 mengancam penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana paling lama 15 tahun. 

Apabila salah satu tujuan alternatif dalam Pasal 191 atau Pasal 192 terbukti, tujuan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan sekaligus. 

Yang perlu dibuktikan adalah unsur makar, tujuan khusus, perbuatan yang sepadan dengan makar, dan unsur lainnya dapat merujuk pada UU ITE. 

Penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi Pasal 191, 192, atau 193. Namun, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dipersiapkan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan pemerintahan, sudah pasti itu adalah makar. 

Pertanyaan kuncinya bukan hanya siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi dikumpulkan, bagaimana informasi itu hendak digunakan, siapa yang mengendalikan operasi, dan apakah rangkaian perbuatannya menunjukkan tujuan khusus yang dilarang Undang-Undang. 

Karena itu, penyidik perlu membuktikan lebih dari sekadar percakapan mencurigakan atau motif politik. 

Rekonstruksi peristiwa, komunikasi elektronik yang autentik, pembagian peran, aliran informasi, saksi, serta bukti pendukung harus memperlihatkan hubungan nyata antara persiapan dan tujuan makar. 

Bukti digital harus diperoleh secara sah, dijaga keutuhannya, dan diuji konteksnya. 

Pesan yang terpotong, rekaman tanpa autentikasi, atau kesaksian yang hanya mengulang rumor tidak boleh dijadikan fondasi tuduhan sebesar makar. 

Jaksa harus membuktikan dakwaan di pengadilan, sedangkan hakim wajib menilai seluruh bukti secara independen. 

Sanksi Pidana Mati

Jika bukti mengarah pada rencana melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, pasal makar harus diterapkan secara serius; berikutnya, perlu disanksi tegas dengan hukuman mati. 

Pangkat, jabatan, kedekatan dengan mantan presiden, maupun posisi dalam institusi penegak hukum tidak boleh menjadi penghalang. 

Sebaliknya, jika tuduhan makar dipaksakan tanpa bukti yang cukup, kerugiannya melampaui nasib tersangka, berupa kepercayaan publik runtuh, institusi keamanan terpolitisasi, dan yang berbahaya, demokrasi akan menjadi alat untuk kepentingan politik. 

Penegakan dan pemberian sanksi makar hingga maksimum hukuman mati, sesungguhnya yang dilindungi hukum bukan hanya pribadi Presiden semata, melainkan kekuasaan yang sah secara konstitusional dan juga hak rakyat atas pemerintahan yang sah. 

Negara yang membiarkan konspirasi mengancam kekuasaan yang sah secara konstitusi adalah negara yang lemah. 

Maka tindakan makar harus dibongkar sampai ke pusat kekuasaan jika buktinya mengarah pada suatu konspirasi besar yang melibatkan institusi lain, orang kuat, mantan-mantan Presiden, para konglomerat pendonor dana makar, politisi, politik kekuasaan global dan asing. 

Karena jika makar ini tidak dibongkar, akan berdampak pada lemahnya kekuasaan Presiden. 

Bahkan institusi Polri juga rapuh karena terjadi ketidakkonsolidan dan perseteruan antar faksi di tubuh Polri. 

Dampak luasnya, institusi Polri hanya akan menjadi alat politik, bukan alat negara untuk melindungi rakyat dan kekuasaan Presiden Prabowo yang sah dan konstitusional. 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Sumber: kompas.com

Diduga Napi Lapas Purwakarta Kedapatan Menggunakan Narkoba, Cuplikan Video Nyabu Beredar di Media Sosial

By On Rabu, November 11, 2026

Sebuah cuplikan video yang memperlihatkan seseorang yang diduga sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta 

PURWAKARTA, DudukPerkara.News – Sebuah cuplikan video yang memperlihatkan seseorang yang diduga sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta sedang melakukan penyalahgunaan narkoba beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. 


Video tersebut memicu kekhawatiran masyarakat mengenai pengawasan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.


Berdasarkan cuplikan video yang beredar, terlihat seseorang berada di dalam ruangan yang diduga merupakan blok hunian warga binaan. 


Dalam rekaman tersebut, individu tersebut terlihat melakukan tindakan yang diduga merupakan penggunaan narkoba jenis sabu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas orang dalam video tersebut.


Hal ini merupakan pelanggaran berat. Selain itu, pihak berwenang juga diminta untuk menelusuri bagaimana barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam lingkungan pemasyarakatan.(*/red).

Diduga Sakit, Tahanan Narkoba Polresta Serang Kota Meninggal Dunia

By On Selasa, November 10, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polresta Serang Kota membenarkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan kondisi kesehatannya dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin, 09 November 2026. 

Kasi Humas Polresta Serang Kota, Ipda Raden M. Maulani, membenarkan peristiwa tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa tahanan berinisial RH (36) terhitung dari tanggal 24 Agustus 2026 yang merupakan tersangka kasus narkoba tersebut sempat menjalani aktivitas seperti biasa sebelum mengalami keluhan kesehatan di dalam ruang tahanan Polresta Serang Kota. 

Berdasarkan kronologi, pada Minggu, 08 November 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, RH mengikuti apel malam bersama tahanan lainnya di kamar 01. 

Saat petugas menanyakan kondisi kesehatan para tahanan, penghuni kamar tersebut menyampaikan bahwa tidak ada yang sakit. Setelah apel selesai, RH kemudian beristirahat seperti biasanya. 

Pada Senin dini hari, 09 November 2026, petugas jaga tahanan membangunkan para penghuni kamar 01 untuk melaksanakan salat Subuh. RH bersama rekan-rekannya kemudian melaksanakan ibadah tersebut. 

Usai salat Subuh, RH sempat berbincang bersama rekan sekamarnya yang berinisial HF dan JI. Selanjutnya, RH mandi, berganti pakaian, kemudian menyantap sarapan pagi. 

Setelah sarapan, RH kembali berbincang dengan rekan-rekannya sebelum beristirahat sambil menunggu pelaksanaan apel pagi. 

Menurut keterangan sejumlah penghuni kamar 01, RH sempat melakukan peregangan badan, kemudian terdiam sejenak, menguap, dan kembali berbaring. 

Saat persiapan apel pagi, rekan sekamarnya berusaha membangunkan RH, namun yang bersangkutan mengeluhkan rasa sakit. 

Mengetahui kondisi tersebut, petugas pengawas (Pawas) segera melakukan pengecekan sekitar pukul 08.27 WIB. 

RH kemudian langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara oleh personel Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes) Polresta Serang Kota untuk mendapatkan penanganan medis. 

Namun, setelah dilakukan tindakan medis oleh tim dokter Rumah Sakit Bhayangkara, RH dinyatakan meninggal dunia. 

Ipda Raden M. Maulani menyampaikan bahwa pihak Polresta Serang Kota membenarkan kejadian tersebut dan telah melakukan langkah penanganan dengan membawa tahanan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 

Polresta Serang Kota menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya RH dan akan menangani peristiwa tersebut sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. 

"Menurut keterangan dokter, RH terkena serangan jantung, pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan outopsi dan menyadari serta tidak melanjutkan permasalahan tersebut," terang Kasi Humas Polresta Serang Kota. 

Polresta Serang Kota berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap setiap tahanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memperhatikan hak-hak tahanan selama menjalani proses hukum. (*/red)

Ungkap 54 Kasus Curanmor, Polda Banten Amankan 61 Tersangka

By On Selasa, November 10, 2026

Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus Curanmor, dan mengamankan 61 orang tersangka. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan mengamankan 61 orang tersangka dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Quick Win 2026. 

Operasi tersebut dilaksanakan selama periode 29 Oktober hingga 7 November 2026. 

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polda Banten dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Polda Banten dalam melaksanakan penegakan hukum. 

“Pengungkapan 54 kasus dengan mengamankan 61 tersangka ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polda Banten bersama seluruh jajaran dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,” ujar Zain saat Konferensi Pers di Mapolda Banten, Senin, 09 November 2026. 

Adapun rincian pengungkapan kasus tersebut, dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten sebanyak 11 kasus, Polresta Serang Kota 12 kasus, Polresta Tangerang 7 kasus, Polres Serang 10 kasus, Polres Cilegon 5 kasus, Polres Lebak 4 kasus, dan Polres Pandeglang sebanyak 5 kasus. 

Sementara itu, dari total 61 tersangka yang berhasil diamankan, terdiri atas 15 orang oleh Ditreskrimum Polda Banten, 11 orang oleh Polresta Tangerang, 7 orang oleh Polresta Serang Kota, 11 orang oleh Polres Serang, 5 orang oleh Polres Cilegon, 5 orang oleh Polres Lebak, dan 7 orang oleh Polres Pandeglang. 

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SU, MU, KU, YS, AS, HB, MT, MR, AM, RA, AG, JL, SY, GM, KS, AH, ASG, TR, DH, AS, RS, DS, AF, ED, YS, NH, MY, ARP, BH, RK, MS, WH, MF, PP, AP, EK, IJ, AM, SH, MS, KP, ZI, ADKR, AG, MS, KM, RV, MR, NT, CP, KM, NA, MF, YF, EK, AG, YS, RB, WO, dan AR. 

Dari 61 tersangka terdapat empat pelaku yang berperan sebagai penadah. 

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 101 unit kendaraan bermotor roda dua dan unit kendaraan roda empat jenis pick up. 

Selain itu, turut diamankan satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir peluru kaliber 9 mm, satu buah senjata airsoft gun, dua bilah senjata tajam jenis badik, dua buah korek api berbentuk pistol revolver, serta sejumlah kunci letter T beserta mata kuncinya. 

Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan masing-masing satuan sebagai berikut: 

Ditreskrimum Polda Banten: 

- 53 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Tiga unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura Pick Up Losbak. 

- Satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir amunisi. 

- Satu buah airsoft gun model revolver. 

- Dua buah korek api berbentuk pistol revolver. 

- Satu bilah senjata tajam jenis badik. 

- Sejumlah kunci letter T, mata kunci, gembok, pelat nomor kendaraan, serta nomor mesin kendaraan. 

Polresta Tangerang: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Kunci kontak asli dan palsu. 

- Satu unit handphone Oppo A3X. 

- Satu buah golok beserta sarungnya, sepasang sandal, dan tas ransel. 

Polresta Serang Kota: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK. 

- Sejumlah mata kunci T, bahan kunci T, dan gagang letter T. 

- Dua buah tang, satu bilah obeng, serta satu buah tas.

Polres Serang: 

- 15 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Sejumlah kunci letter Y, kunci L, kunci slap, dan mata kunci. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK. 

- Dua unit handphone, termasuk Infinix Note 50 Pro. 

- Pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. 

Polres Cilegon: 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Sejumlah kunci kontak, kunci palsu, dan kawat untuk menyalakan kendaraan. 

- Satu unit handphone Oppo A12. 

- Satu buah USB flashdisk dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara. 

Polres Lebak: 

- Dua unit sepeda motor, yakni Kawasaki Ninja R dan Honda Beat. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Dua buah kunci kontak Honda. 

- Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV. 

- Satu buah sweater, kunci letter T, dan mesin gerinda. 

Polres Pandeglang: 

- 19 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Satu buah kunci T dan 2 buah mata kunci T. 

- Satu unit handphone Vivo. 

- Satu unit handphone Infinix. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan perkara, diketahui terdapat beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. 

Pertama, pelaku menggunakan modus meminjam kendaraan milik korban, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur. 

Kedua, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak pagar rumah untuk mengambil kendaraan bermotor. 

Ketiga, pelaku masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kendaraan bermotor yang berada di dalam rumah maupun halaman rumah. 

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP. 

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Proses tersebut meliputi pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta proses pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Lebih lanjut, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Polda Banten tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Banten. (*/red)

Lima Warung Pangku di Gresik Digerebek Petugas Gabungan, Diduga Jadi Tempat Prostitusi Terselubung

By On Selasa, November 10, 2026

Sejumlah perempuan diduga pramusaji warung pangku di Gresik didata petugas Satpol PP. 

GRESIK, DudukPerkara.News - Petugas gabungan menggerebek lima lokasi warung pangku yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam operasi itu petugas menemukan sejumlah warung kopi yang dilengkapi bilik-bilik diduga dipakai untuk melayani tamu. 

Operasi gabungan cipta kondisi itu digelar pada Jumat malam, 06 November 2026, Sabtu dini hari, 07 November 2026. 

Kegiatan itu dipimpin Kepala Satpol PP Gresik, Agustin Halomoan Sinaga bersama Kepala BNNK Gresik, AKBP Suharsi. 

Kasatpol PP Gresik, Agustin Halomoan mengatakan, operasi tersebut menyasar lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, kemudian Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik. 

Selain itu, kata dia, lokasi lain yang juga digerebek ada di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun atau kawasan Telaga Ngipik, Kecamatan Duduksampeyan, dan terakhir di Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme. 

"Lokasi itu diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi berkedok warung kopi yang meresahkan masyarakat," ujar Sinaga, Sabtu, 07 November 2026. 

Dalam pelaksanaannya, kata Sinaga, petugas mendapati sejumlah warung yang dilengkapi bilik-bilik. 

Menurutnya, bilik tersebut diduga digunakan untuk melayani tamu sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung berkedok warung kopi. 

"Operasi ini merupakan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan sosial di wilayah Kabupaten Gresik," ujarnya. 

Sinaga menambahkan dalam operasi tersebut, sebanyak 49 personel Satpol PP Gresik, tiga personel Subdenpom V/4-2 Gresik, tiga personel Polres Gresik, enam personel BNNK Gresik, tujuh personel Dinas Kesehatan Gresik, serta dua orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik. 

"Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Termasuk upaya pencegahan peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang," pungkasnya. (*/red)

Pemilik Usaha Oli Ilegal di Mojokerto Ngaku Tergiur Untung Besar

By On Selasa, November 10, 2026

Polisi menggiring FR, pemilik usaha produksi oli ilegal di Mojokerto. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Polres Mojokerto Kota menangkap FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, karena nekat menjalankan usaha produksi oli ilegal bermerk MARS yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, serta tidak pernah diuji di laboratorium. 

Selain itu, usaha yang dijalankan FR tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Menurut pengakuan FR, dia belum setahun mulai menjalankan usaha produksi oli ilegal tersebut. 

Sebelum menjalankan usaha pembuatan oli ilegal, FR mengaku bekerja di sebuah perusahaan oli di Mojokerto. 

Dia bekerja di sana selama 1,5 tahun di bagian formulator atau peracikan. 

Dari pengalamannya bekerja di perusahaan oli itu, FR pun coba-coba untuk produksi oli sendiri. 

”Saya merasa mencoba, terus bisa, jadi saya ingin mengembangkan sendiri,” kaya FR saat dihadirkan dalam Konferensi Pers, di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Dalam proses pembuatan oli ilegal itu, FR menjalankan usaha produksi dengan menyewa sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sejak April 2026 lalu. 

Dalam produksinya, oli yang diproduksi FR dibuat dengan cara memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. 

Namun, takaran yang dipakai FR dalam produksi itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. 

Setelah jadi, produk oli buatan FR dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter. 

Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. 

Trik itu dipakai FR agar oli produksinya dipercaya konsumen. Dari usaha tersebut, FR memeroleh pendapatan sekitar Rp 260 juta perbulan. 

Sehingga, jika ditotal sejak mulai produksi pada Mei 2026 hingga Oktober 2026, omzet yang diperoleh FR mencapai Rp 1,56 miliar. 

Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan mengungkapkan bahwa bahan baku oli dibeli tersangka FR dari Gresik dan Semarang. 

Sementara biji plastiknya dibeli tersangka dari Sidoarjo. 

"(Oli yang dipakai) bukan oli bekas. Oli baru. Oli didapat dari Gresik dan Semarang. Untuk biji plastiknya diambil dari Sidoarjo,” kata AKP M. Kevin Ramadhan kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Oli illegal hasil produksi FR itu diperuntukkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta kendaraan bermesin diesel. 

Kevin mengatakan, penggunaan oli illegal buatan FR dalam jangka panjang itu bisa berdampak menimbulkan kerusakan bagi mesin. 

"Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan SNI,” ujarnya. 

Diketahui, usaha produksi oli illegal milik FR tersebut terungkap pada 27 Oktober 2026, setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto. 

Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. 

Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal milik FR di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 

Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. 

Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. 

Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara lima tahun atau denda Rp 2 miliar. (*/red)

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Kapolda Jatim Perintahkan Kapolres Awasi SPBU

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolda Jatim saat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jatim akan diperketat. 

Pengawasan dilakukan mulai dari depo Pertamina hingga SPBU untuk mencegah penyelewengan, termasuk pengalihan stok BBM ke luar daerah. 

Dekananto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim, Pertamina, hingga BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni memastikan stok BBM yang dialokasikan untuk Jatim tidak justru dikirim ke daerah lain. 

"Stok Jatim harus khusus didistribusikan di Jatim. Jangan sampai nanti ada stok yang untuk Jatim, tetapi justru didistribusikan ke daerah lain," ujar Dekananto saat Konferensi Pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Selain memastikan alokasi stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju SPBU di sejumlah kabupaten/kota. 

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan selama proses distribusi. 

"Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota itu kita akan lakukan pengawalan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU," tuturnya. 

Dekananto mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar. Saat itu, kata dia, SPBU menyampaikan stok BBM habis, tetapi ternyata masih terdapat BBM di dalam tempat penyimpanan. 

"Kemarin di Blitar, di SPBU sampaikannya habis. Ternyata di dalam masih ada. Nah, ini juga berpotensi akan dipindahkan ke daerah lain," ujarnya. 

Untuk memperketat pengawasan di lapangan, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di Jatim melakukan pengamanan dan pengawasan di SPBU masing-masing. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 22 lokasi di Jatim. 

Dalam kasus itu, Polisi menetapkan 21 tersangka dengan barang bukti 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. 

Dekananto menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. 

Polisi juga akan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat. 

Dia menyebut, 21 tersangka tersebut bukan berasal dari satu jaringan. Namun, praktik penyalahgunaan itu dilakukan oleh beberapa jaringan di sejumlah kabupaten/kota dan telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, Polda Jatim berencana menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. 

"Kita juga akan kenakan TPPU-nya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama, para pelaku-pelaku ini bukan pemain baru, sehingga kita akan kembangkan dengan juga terapkan TPPU-nya. Jadi aset-aset hasil daripada kejahatan nanti kita akan lakukan penyitaan," pungkasnya. (*/red)

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On Selasa, November 10, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *