Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Diduga Sakit, Tahanan Narkoba Polresta Serang Kota Meninggal Dunia

By On Selasa, November 10, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polresta Serang Kota membenarkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan kondisi kesehatannya dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin, 09 November 2026. 

Kasi Humas Polresta Serang Kota, Ipda Raden M. Maulani, membenarkan peristiwa tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa tahanan berinisial RH (36) terhitung dari tanggal 24 Agustus 2026 yang merupakan tersangka kasus narkoba tersebut sempat menjalani aktivitas seperti biasa sebelum mengalami keluhan kesehatan di dalam ruang tahanan Polresta Serang Kota. 

Berdasarkan kronologi, pada Minggu, 08 November 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, RH mengikuti apel malam bersama tahanan lainnya di kamar 01. 

Saat petugas menanyakan kondisi kesehatan para tahanan, penghuni kamar tersebut menyampaikan bahwa tidak ada yang sakit. Setelah apel selesai, RH kemudian beristirahat seperti biasanya. 

Pada Senin dini hari, 09 November 2026, petugas jaga tahanan membangunkan para penghuni kamar 01 untuk melaksanakan salat Subuh. RH bersama rekan-rekannya kemudian melaksanakan ibadah tersebut. 

Usai salat Subuh, RH sempat berbincang bersama rekan sekamarnya yang berinisial HF dan JI. Selanjutnya, RH mandi, berganti pakaian, kemudian menyantap sarapan pagi. 

Setelah sarapan, RH kembali berbincang dengan rekan-rekannya sebelum beristirahat sambil menunggu pelaksanaan apel pagi. 

Menurut keterangan sejumlah penghuni kamar 01, RH sempat melakukan peregangan badan, kemudian terdiam sejenak, menguap, dan kembali berbaring. 

Saat persiapan apel pagi, rekan sekamarnya berusaha membangunkan RH, namun yang bersangkutan mengeluhkan rasa sakit. 

Mengetahui kondisi tersebut, petugas pengawas (Pawas) segera melakukan pengecekan sekitar pukul 08.27 WIB. 

RH kemudian langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara oleh personel Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes) Polresta Serang Kota untuk mendapatkan penanganan medis. 

Namun, setelah dilakukan tindakan medis oleh tim dokter Rumah Sakit Bhayangkara, RH dinyatakan meninggal dunia. 

Ipda Raden M. Maulani menyampaikan bahwa pihak Polresta Serang Kota membenarkan kejadian tersebut dan telah melakukan langkah penanganan dengan membawa tahanan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 

Polresta Serang Kota menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya RH dan akan menangani peristiwa tersebut sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. 

"Menurut keterangan dokter, RH terkena serangan jantung, pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan outopsi dan menyadari serta tidak melanjutkan permasalahan tersebut," terang Kasi Humas Polresta Serang Kota. 

Polresta Serang Kota berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap setiap tahanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memperhatikan hak-hak tahanan selama menjalani proses hukum. (*/red)

Ungkap 54 Kasus Curanmor, Polda Banten Amankan 61 Tersangka

By On Selasa, November 10, 2026

Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus Curanmor, dan mengamankan 61 orang tersangka. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan mengamankan 61 orang tersangka dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Quick Win 2026. 

Operasi tersebut dilaksanakan selama periode 29 Oktober hingga 7 November 2026. 

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polda Banten dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Polda Banten dalam melaksanakan penegakan hukum. 

“Pengungkapan 54 kasus dengan mengamankan 61 tersangka ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polda Banten bersama seluruh jajaran dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,” ujar Zain saat Konferensi Pers di Mapolda Banten, Senin, 09 November 2026. 

Adapun rincian pengungkapan kasus tersebut, dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten sebanyak 11 kasus, Polresta Serang Kota 12 kasus, Polresta Tangerang 7 kasus, Polres Serang 10 kasus, Polres Cilegon 5 kasus, Polres Lebak 4 kasus, dan Polres Pandeglang sebanyak 5 kasus. 

Sementara itu, dari total 61 tersangka yang berhasil diamankan, terdiri atas 15 orang oleh Ditreskrimum Polda Banten, 11 orang oleh Polresta Tangerang, 7 orang oleh Polresta Serang Kota, 11 orang oleh Polres Serang, 5 orang oleh Polres Cilegon, 5 orang oleh Polres Lebak, dan 7 orang oleh Polres Pandeglang. 

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SU, MU, KU, YS, AS, HB, MT, MR, AM, RA, AG, JL, SY, GM, KS, AH, ASG, TR, DH, AS, RS, DS, AF, ED, YS, NH, MY, ARP, BH, RK, MS, WH, MF, PP, AP, EK, IJ, AM, SH, MS, KP, ZI, ADKR, AG, MS, KM, RV, MR, NT, CP, KM, NA, MF, YF, EK, AG, YS, RB, WO, dan AR. 

Dari 61 tersangka terdapat empat pelaku yang berperan sebagai penadah. 

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 101 unit kendaraan bermotor roda dua dan unit kendaraan roda empat jenis pick up. 

Selain itu, turut diamankan satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir peluru kaliber 9 mm, satu buah senjata airsoft gun, dua bilah senjata tajam jenis badik, dua buah korek api berbentuk pistol revolver, serta sejumlah kunci letter T beserta mata kuncinya. 

Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan masing-masing satuan sebagai berikut: 

Ditreskrimum Polda Banten: 

- 53 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Tiga unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura Pick Up Losbak. 

- Satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir amunisi. 

- Satu buah airsoft gun model revolver. 

- Dua buah korek api berbentuk pistol revolver. 

- Satu bilah senjata tajam jenis badik. 

- Sejumlah kunci letter T, mata kunci, gembok, pelat nomor kendaraan, serta nomor mesin kendaraan. 

Polresta Tangerang: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Kunci kontak asli dan palsu. 

- Satu unit handphone Oppo A3X. 

- Satu buah golok beserta sarungnya, sepasang sandal, dan tas ransel. 

Polresta Serang Kota: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK. 

- Sejumlah mata kunci T, bahan kunci T, dan gagang letter T. 

- Dua buah tang, satu bilah obeng, serta satu buah tas.

Polres Serang: 

- 15 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Sejumlah kunci letter Y, kunci L, kunci slap, dan mata kunci. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK. 

- Dua unit handphone, termasuk Infinix Note 50 Pro. 

- Pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. 

Polres Cilegon: 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Sejumlah kunci kontak, kunci palsu, dan kawat untuk menyalakan kendaraan. 

- Satu unit handphone Oppo A12. 

- Satu buah USB flashdisk dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara. 

Polres Lebak: 

- Dua unit sepeda motor, yakni Kawasaki Ninja R dan Honda Beat. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Dua buah kunci kontak Honda. 

- Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV. 

- Satu buah sweater, kunci letter T, dan mesin gerinda. 

Polres Pandeglang: 

- 19 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Satu buah kunci T dan 2 buah mata kunci T. 

- Satu unit handphone Vivo. 

- Satu unit handphone Infinix. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan perkara, diketahui terdapat beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. 

Pertama, pelaku menggunakan modus meminjam kendaraan milik korban, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur. 

Kedua, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak pagar rumah untuk mengambil kendaraan bermotor. 

Ketiga, pelaku masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kendaraan bermotor yang berada di dalam rumah maupun halaman rumah. 

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP. 

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Proses tersebut meliputi pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta proses pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Lebih lanjut, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Polda Banten tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Banten. (*/red)

Lima Warung Pangku di Gresik Digerebek Petugas Gabungan, Diduga Jadi Tempat Prostitusi Terselubung

By On Selasa, November 10, 2026

Sejumlah perempuan diduga pramusaji warung pangku di Gresik didata petugas Satpol PP. 

GRESIK, DudukPerkara.News - Petugas gabungan menggerebek lima lokasi warung pangku yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam operasi itu petugas menemukan sejumlah warung kopi yang dilengkapi bilik-bilik diduga dipakai untuk melayani tamu. 

Operasi gabungan cipta kondisi itu digelar pada Jumat malam, 06 November 2026, Sabtu dini hari, 07 November 2026. 

Kegiatan itu dipimpin Kepala Satpol PP Gresik, Agustin Halomoan Sinaga bersama Kepala BNNK Gresik, AKBP Suharsi. 

Kasatpol PP Gresik, Agustin Halomoan mengatakan, operasi tersebut menyasar lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, kemudian Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik. 

Selain itu, kata dia, lokasi lain yang juga digerebek ada di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun atau kawasan Telaga Ngipik, Kecamatan Duduksampeyan, dan terakhir di Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme. 

"Lokasi itu diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi berkedok warung kopi yang meresahkan masyarakat," ujar Sinaga, Sabtu, 07 November 2026. 

Dalam pelaksanaannya, kata Sinaga, petugas mendapati sejumlah warung yang dilengkapi bilik-bilik. 

Menurutnya, bilik tersebut diduga digunakan untuk melayani tamu sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung berkedok warung kopi. 

"Operasi ini merupakan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan sosial di wilayah Kabupaten Gresik," ujarnya. 

Sinaga menambahkan dalam operasi tersebut, sebanyak 49 personel Satpol PP Gresik, tiga personel Subdenpom V/4-2 Gresik, tiga personel Polres Gresik, enam personel BNNK Gresik, tujuh personel Dinas Kesehatan Gresik, serta dua orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik. 

"Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Termasuk upaya pencegahan peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang," pungkasnya. (*/red)

Pemilik Usaha Oli Ilegal di Mojokerto Ngaku Tergiur Untung Besar

By On Selasa, November 10, 2026

Polisi menggiring FR, pemilik usaha produksi oli ilegal di Mojokerto. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Polres Mojokerto Kota menangkap FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, karena nekat menjalankan usaha produksi oli ilegal bermerk MARS yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, serta tidak pernah diuji di laboratorium. 

Selain itu, usaha yang dijalankan FR tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Menurut pengakuan FR, dia belum setahun mulai menjalankan usaha produksi oli ilegal tersebut. 

Sebelum menjalankan usaha pembuatan oli ilegal, FR mengaku bekerja di sebuah perusahaan oli di Mojokerto. 

Dia bekerja di sana selama 1,5 tahun di bagian formulator atau peracikan. 

Dari pengalamannya bekerja di perusahaan oli itu, FR pun coba-coba untuk produksi oli sendiri. 

”Saya merasa mencoba, terus bisa, jadi saya ingin mengembangkan sendiri,” kaya FR saat dihadirkan dalam Konferensi Pers, di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Dalam proses pembuatan oli ilegal itu, FR menjalankan usaha produksi dengan menyewa sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sejak April 2026 lalu. 

Dalam produksinya, oli yang diproduksi FR dibuat dengan cara memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. 

Namun, takaran yang dipakai FR dalam produksi itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. 

Setelah jadi, produk oli buatan FR dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter. 

Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. 

Trik itu dipakai FR agar oli produksinya dipercaya konsumen. Dari usaha tersebut, FR memeroleh pendapatan sekitar Rp 260 juta perbulan. 

Sehingga, jika ditotal sejak mulai produksi pada Mei 2026 hingga Oktober 2026, omzet yang diperoleh FR mencapai Rp 1,56 miliar. 

Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan mengungkapkan bahwa bahan baku oli dibeli tersangka FR dari Gresik dan Semarang. 

Sementara biji plastiknya dibeli tersangka dari Sidoarjo. 

"(Oli yang dipakai) bukan oli bekas. Oli baru. Oli didapat dari Gresik dan Semarang. Untuk biji plastiknya diambil dari Sidoarjo,” kata AKP M. Kevin Ramadhan kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Oli illegal hasil produksi FR itu diperuntukkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta kendaraan bermesin diesel. 

Kevin mengatakan, penggunaan oli illegal buatan FR dalam jangka panjang itu bisa berdampak menimbulkan kerusakan bagi mesin. 

"Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan SNI,” ujarnya. 

Diketahui, usaha produksi oli illegal milik FR tersebut terungkap pada 27 Oktober 2026, setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto. 

Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. 

Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal milik FR di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 

Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. 

Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. 

Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara lima tahun atau denda Rp 2 miliar. (*/red)

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Kapolda Jatim Perintahkan Kapolres Awasi SPBU

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolda Jatim saat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jatim akan diperketat. 

Pengawasan dilakukan mulai dari depo Pertamina hingga SPBU untuk mencegah penyelewengan, termasuk pengalihan stok BBM ke luar daerah. 

Dekananto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim, Pertamina, hingga BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni memastikan stok BBM yang dialokasikan untuk Jatim tidak justru dikirim ke daerah lain. 

"Stok Jatim harus khusus didistribusikan di Jatim. Jangan sampai nanti ada stok yang untuk Jatim, tetapi justru didistribusikan ke daerah lain," ujar Dekananto saat Konferensi Pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Selain memastikan alokasi stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju SPBU di sejumlah kabupaten/kota. 

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan selama proses distribusi. 

"Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota itu kita akan lakukan pengawalan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU," tuturnya. 

Dekananto mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar. Saat itu, kata dia, SPBU menyampaikan stok BBM habis, tetapi ternyata masih terdapat BBM di dalam tempat penyimpanan. 

"Kemarin di Blitar, di SPBU sampaikannya habis. Ternyata di dalam masih ada. Nah, ini juga berpotensi akan dipindahkan ke daerah lain," ujarnya. 

Untuk memperketat pengawasan di lapangan, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di Jatim melakukan pengamanan dan pengawasan di SPBU masing-masing. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 22 lokasi di Jatim. 

Dalam kasus itu, Polisi menetapkan 21 tersangka dengan barang bukti 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. 

Dekananto menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. 

Polisi juga akan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat. 

Dia menyebut, 21 tersangka tersebut bukan berasal dari satu jaringan. Namun, praktik penyalahgunaan itu dilakukan oleh beberapa jaringan di sejumlah kabupaten/kota dan telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, Polda Jatim berencana menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. 

"Kita juga akan kenakan TPPU-nya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama, para pelaku-pelaku ini bukan pemain baru, sehingga kita akan kembangkan dengan juga terapkan TPPU-nya. Jadi aset-aset hasil daripada kejahatan nanti kita akan lakukan penyitaan," pungkasnya. (*/red)

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On Selasa, November 10, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Sudaryono Ungkap Alasan Rekrut Pejabat KPK di BGN

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala BGN, Sudaryono saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kemendikdasmen serta peluncuran awal uji coba loka MBG, Jumat, 30 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal itu untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terhindar dari praktik korupsi.

Dua orang tersebut, yaitu Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. 

Selain itu, ada Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang kini menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. 

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, penugasan keduanya untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. 

Pengalaman dan kompetensi mereka diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program MBG yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. 

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat, 06 November 2026. 

Dia menegaskan BGN berkomitmen sistem penyelenggaraan program yang transparansi dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

BGN, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. 

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tuturnya. 

Menurutnya, besarnya cakupan dan manfaat program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, hingga mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. 

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya. 

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti. 

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya. (*/red)

Dokumen Kasus ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Usut Pegawainya

By On Selasa, November 10, 2026

Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terdapat dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mengusut kasus kebocoran tersebut. 

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengujian sekaligus pengawasan untuk memastikan fungsi check and balances berjalan dengan baik. 

"Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya. 

Budi juga memastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dengan baik. 

"Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Mensesneg Pastikan Istana Bersih-bersih Usai Penyadapan Ilegal Prabowo

By On Selasa, November 10, 2026

Mensesneg, Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat, 06 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai kekhawatiran adanya "musuh dalam selimut" setelah kasus penyadapan terhadap Presiden terungkap. 

"Lho kalo kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 06 November 2026. 

Prasetyo juga meminta tim khusus yang menangani kasus penyadapan tersebut menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan transparansi. 

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai isu terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin atas perintah Kapolri. 

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan respons pimpinan Polri terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. 

Menurutnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah memerintahkan pembentukan tim untuk mengusut dan mendalami isu tersebut secara profesional serta sesuai ketentuan hukum. 

"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Brigjen Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 05 November 2026. (*/red)

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Kamis, 05 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum. 

Ia menekankan pengusutan tak terkait dengan persaingan internal Polri. 

"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi kepada wartawan, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 05 November 2026. 

Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dinamika dan tantangan tugas Korps Bhayangkara yang sangat dinamis. 

Terlebih terkait peristiwa penangkapan sejumlah pati Polri dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani. 

"Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani," jelasnya. 

Suyudi menekankan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama seraya memastikan bahwa kalangan internal Polri tetap solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," ujar dia. 

Dia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat. 

"Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Dari Sadap Menjadi "Sedap": Ketika Puntadewa Menjadi Karna

By On Selasa, November 10, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra saat memaparkan prosedur hukum terkait dugaan penyadapan oleh tiga personil Polri berinisial LSP, ASN dan EH terhadap sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, hingga Presiden Prabowo Subianto, di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Oleh: Ari Junaedi 

"JABATAN ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Durudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri” 

Kutipan yang paling terkenal dalam kisah pewayangan di epos Bharatayudha mengisahkan keteguhan Karna, kakak tertua dari keluarga Pandawa. 

Saat sang ibunya yang bernama Kunti meminta Karna untuk berpihak kepada saudara-saudara kandungnya, Karna begitu keukeuh dengan pendiriannya.  

Bagi Karna, dewa penolongnya adalah Duryudana karena  dia adalah orang yang menolongnya sejak kecil. 

Walaupun tahu Duryudana itu licik, serakah, dan jalannya melenceng serta paham betul Pandawa adalah saudara-saudara kandungnya, Karna selalu merasa berutang budi kepada Duryudana. 

Kunti sudah memohon-mohon kepada Karna agar segera meninggalkan Duryudana, tapi Karna semakin bebal. 

Duryudana malah diberi limpahan materi dan jabatan Adipati Awangga. Ujian terbesar bagi Karna justru bukan dari perang Bharatayudha, tetapi saat diberi pilihan. Apakah harus memilih kebenaran atau balas budi dari sebuah jabatan. 

Karna harus memilih setia atau sampai mati. Karna akhirnya meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, yang bernama Arjuna. 

Dalam kisah pewayangan, Karna tetap disebut ksatria yang kalah bukan karena kurang sakti tetapi karena terlalu setia pada jabatan yang salah. 

Memahami falsafah politik sepertinya kurang dipahami utuh oleh seorang Listyo Sigit Prabowo. Nama Listyo yang dulu dipuja dan dihormati karena jabatannya yang powerful di kepolisian kini menjadi pesakitan bersama sejumlah jenderal polisi yang menjadi komplotannya. 

Kasus penyadapan yang dipimpin Listyo tidak saja menggegerkan jagat politik nasional, tapi juga menjadi headline dan breaking news di media asing. 

Padahal saat pagelaran wayang orang yang mengambil judul “Pandowo Boyong” di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 15 Januari 2023 lalu (Kompas.com, 15 Januari 2023), Listyo yang ketika itu masih menjabat Kapolri dengan mantap memilih tokoh Puntadewa. 

Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapuk dirinya menjadi tokoh Bima Sena, sementara KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Batara Guru; KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna dan KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. 

Entah sengaja atau tidak pilihan itu, Listyo cukup mahir mengambil karakteristik  Puntadewa dengan kamuflase paling canggih yang dibangunnya selama ini. 

Bayangkan menjadi orang nomor satu di kepolisian terlama sepanjang sejarah (5 tahun 8 bulan), menjabat Kapolri di dua era presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Kapolri termuda dengan melompati empat angkatan di atasnya, nama yang tidak masuk dalam daftar kandidat Kapolri yang ditelisik Kompolnas, serta masih menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebelum kasus penyadapan terbongkar. 

Listyo pun juga bukan peraih Adhi Makayasa, anugerah untuk lulusan Akademi Kepolisian terbaik di angkatan 1991. 

Puntadewa atau Karna?

Dalam cerita pewayangan, Puntadewa adalah simbol Ketuhanan yang juga selaras dengan sila pertama Pancasila. 

Puntadewa digambarkan berhati suci, sabar, tekun, ibadahnya “kenceng”, ikhlas dan jujur. Puntadewa tidak pernah mau berbohong, bahkan saat harus kalah judi dan kehilangan kerajaan. Puntadewa juga sosok pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan dan bukan otot. 

Sebagai anak sulung Pandu yang juga kakak dari Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Puntadewa memang bukan yang paling perkasa, tetapi figur paling dipercaya jadi raja karena memiliki watak Hasta Brata atau memiliki delapan sifat kepemimpinan yang ideal. 

Entah kebetulan atau tidak lagi, jargon polisi yang digunakan Listyo saat menjadi Kapolri adalah Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sangat sebangun dengan watak Puntadewa. 

Tidak gegabah, tidak main hakim sendiri dan selalu musyawarah dulu. Dan jangan heran, di banyak acara pagelaran wayang orang yang digelar di kepolisian, lelakon Puntadewa atau Wahyu Makutharama yang paling banyak dipilih jadi pementasan wayang di institusi Polri. 

Sebagai contoh, dalang Ki Harso Widisantoto pernah diundang untuk mementaskan wayang kulit dengan lakon “Wahyu Makutharama” di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023. 

Selain Listyo, acara itu juga dihadiri Panglima TNI ketika itu (Tribratanews, 3 Februari 2023). 

Makna pementasan ini mengupas tentang Hastabrata atau delapan sifat alam yaitu matahari, bulan, bintang, awan, bumi, samudera, api, serta angin yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan. 

Sampai sekarang pun, Hastabrata masih diajarkan di Lemhanas, Akpol, Akmil dan pelatihan kepala daerah. 

Hanya saja, berkaca dari kasus serius yang membelitnya – saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus Listyo tersebut termasuk makar – Listyo kurang belajar banyak dan memaknai kearifan dari kisah-kisah pewayangan. 

Benedict Anderson dalam bukunya “Mythology and Tolerance of the Javanese” (1965) serta “Language and Power” (1990) adalah peneliti pertama yang membedah kenapa orang Jawa memandang kekuasaan itu seperti wayang. 

Bahwa kekuasaan itu menyatu, tidak terbagi, dan siapa yang memegang pusat kekuasaan adalah sakti. 

Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java “ (1960) serta “Negara : The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980) menjelaskan, Jawa atau Bali itu seperti panggung wayang. Raja bisa berkuasa karena paham dengan seni pertunjukan. 

Soekarno pun dalam pidato-pidatonya dan di buku autobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” (1965) kerap merujuk tokoh wayang untuk melegitimasi kekuasaannya dengan sebutan Arjuna atau Kresna. 

Tidak ketinggalan Soeharto – besan Presiden Prabowo pun – kerap mengidentikkan dirinya sebagai Semar yakni abdi yang jelek tapi paling bijak yang sebenarnya justru paling sakti daripada raja. 

Dan uniknya, wayang pula sebagai alat kritik yang paling aman  di zaman Soeharto. Kritik lewat banyolan Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong; mereka kerap memplesetkan keadaan di lapangan dengan canda kasar Semar kepada Raja. 

Jelas Semar tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, subversif apalagi makar karena dia “cuma badut”.  Wayang bukan sekadar tontonan tetapi menjadi “bahasa politik” masyarakat Jawa. 

Harus diakui politik Indonesia sampai sekarang pun masih memakai logika perwayangan. 

Contoh paling nyata di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam, di mana Jokowi sering dibingkai sebagai “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” sementara Prabowo Subianto diasosiasikan dengan sosok Bima atau Gatotkaca. 

Di masyarakat Jawa, politik tidak dimenangkan hanya dengan program tetapi juga dengan cerita. 

Siapa yang berhasil jadi “Pandawa” di benak rakyat, maka dia harus dimenangkan. 

Sementara siapa yang dianggap “Kurawa”, dia harus dikalahkan walau logikanya benar sekalipun. 

Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Dalang?

Dalam setiap pementasan wayang, peran sentral dalang memang tidak terbantahkan. Dalang memainkan lelakon tokoh. 

Tokoh dalam kisah wayang bisa bersiasat, tokoh bisa menang, dan bisa pula takluk. 

Dalang atau kingmaker dalam politik Jawa, presiden atau menteri bisa terlihat berkuasa dan terlihat memimpin, tetapi sebetulnya ada “dalang” yang berada di balik layar. 

Jika Listyo yang mengobsesikan dirinya sebagai Puntadewa, namun kini telah bertransformasi menjadi Karna, harusnya mulai berani membuka siapa sebenarnya yang menjadi Duryudana atau “dalang” di balik semua kisah penyadapan tersebut ? 

Di semua cerita pewayangan, penonton yang menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir pastinya paham siapa kiranya yang menjadi Duryudana atau dalang dari lakon “Puntadewa Menyadap”. 

Karna tidak mungkin bertindak sendirian tanpa ada “dalang” yang memainkannya. 

Hanya saja, Listyo yang terlalu mengidolakan Puntadewa mungkin melupakan pesan Semar yang selalu disampaikan ke Pandawa : “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Atau jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. 

Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi. 

Sumber: kompas.com

Ungkap Kasus Curanmor, Polres Serang Amankan 12 Tersangka

By On Senin, November 09, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat Konferensi Pers pengungkapan kasus Curanmor, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News - Satreskrim Polres Serang berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas) alias 3C. 

Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam Konferensi Pers yang dipimpin Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi didampingi Wakapolres Kompol Andri Surya Kurniawan, Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda dan Kasi Humas Ipda Novi Supriyatno, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026.

Pengungkapan kasus yang meresahkan masyarakat tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 Oktober hingga 7 November 2026. 

Dalam perkara tersebut, Polisi berhasil mengamankan 12 orang tersangka dari berbagai wilayah, satu diantaranya adalah penadah. 

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 unit sepeda motor, satu bilah golok, dua buah kunci T, satu kunci Y, serta 14 mata kunci. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, belasan perkara tersebut merupakan bentuk keseriusan jajarannya dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. 

Pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan, khususnya tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kapolres. 

Selain kendaraan bermotor, barang bukti lain yang diamankan, yaitu dua unit handphone, satu boks berisi kunci bengkel, serta dua suku cadang sepeda motor hasil pembongkaran kendaraan. 

Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan para tersangka untuk melakukan tindak kejahatan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kapolres, para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus. 

Pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di halaman rumah kosong pada malam hari. 

Ada juga pelaku yang berkeliling mencari sepeda motor terparkir secara acak, kemudian membobol kunci kontak menggunakan kunci T dan kunci Y. 

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Pastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta gunakan kunci pengaman tambahan untuk meminimalisasi risiko pencurian,” pungkasnya. 

Selain curanmor, pihaknya juga mengungkap kasus curas dengan modus mengaku sebagai mata elang atau debt collector. 

Pelaku memaksa korban menyerahkan sepeda motornya dengan mengaku sebagai penagih utang sehingga korban merasa takut dan akhirnya menyerahkan kendaraan tersebut. 

Polisi turut mengungkap praktik penadahan kendaraan hasil kejahatan. Para penadah membeli sepeda motor dengan harga jauh di bawah pasaran, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. 

Sebagian kendaraan juga dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang, termasuk ke Pasar Pandean, Kota Serang. 

Dari hasil pemeriksaan, motif para tersangka melakukan kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi. 

“Terhadap para pelaku, kami akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga masih terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ujar Kapolres. (*/red)

Hari ke-12 Operasi Patuh Maung, Polres Serang: Kedisiplinan Masyarakat Mulai Terlihat

By On Sabtu, November 07, 2026

Personel Polres Serang saat kegiatan Operasi Patuh Maung 2026, di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, Polres Serang mulai melihat adanya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Meski demikian, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang belum mematuhi aturan serta tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 07 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Serang memberikan imbauan kepada para pengguna jalan mengenai pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil yang melakukan pelanggaran, serta melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Menurutnya, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Ia juga menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar senantiasa mengedepankan pendekatan humanis melalui prinsip Senyum, Sapa, dan Salam (3S), menghindari sikap arogan, serta menjaga nama baik institusi Polri dan mengutamakan keselamatan selama bertugas. 

Memasuki hari ke-12 ini, mulai terlihat perubahan positif dengan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. 

Namun, petugas masih menemukan pengendara yang tidak menggunakan helm maupun kelengkapan keselamatan lainnya serta melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat berlalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Polres Serang mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat dan perlengkapan kendaraan sebelum bepergian. 

Dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, diharapkan tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 hari ke-12 berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Penemuan Mayat di Perempatan Ciruas, Polsek Lakukan Evakuasi dan Pemeriksaan Medis

By On Sabtu, November 07, 2026

Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, tepatnya di Kampung Citerep RT 01/01, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

Korban diketahui bernama Ardi Yudistira (31), warga Kampung Ciruas Kecil RT 04/02, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. 

Kapolsek Ciruas, Kompol Salahudin mengatakan, keberadaan korban pertama kali diketahui dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi. 

Berdasarkan keterangan saksi bernama Susun (60), seorang tukang ojek, korban telah terlihat berada di sekitar lokasi selama kurang lebih dua hari. 

Pada Sabtu pagi, saksi melihat korban berjalan dalam kondisi tidak stabil dan tampak mengalami sesak napas. 

“Korban kemudian duduk di sekitar lokasi. Saat saksi kembali melihat korban sekitar pukul 12.00 WIB, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kapolsek. 

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi lainnya, Dian Handayani (46), seorang perawat Puskesmas Ciruas, korban diketahui merupakan pasien Puskesmas Ciruas yang sebelumnya meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut selama kurang lebih dua hari. 

Mendapat informasi tersebut, personel Polsek Ciruas bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan TKP, serta melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 

Dalam proses penanganan, Tim Inafis Polres Serang bersama Tim RS Bhayangkara Polda Banten melaksanakan pemeriksaan awal dan evakuasi terhadap jenazah korban dari lokasi kejadian. 

Sekitar pukul 12.35 WIB, Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Banten tiba di lokasi dan bersama personel Polsek Ciruas serta Tim Inafis Polres Serang melakukan proses evakuasi jenazah untuk selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten guna menjalani pemeriksaan medis dan penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Ciruas mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait penyebab meninggalnya korban. 

“Untuk mengetahui secara pasti penyebab meninggal dunia, masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari pihak yang berwenang. Kami mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan tetap menghormati privasi serta keluarga korban,” ujar Kompol Salahudin. 

Dalam penanganan kejadian tersebut, personel Polsek Ciruas bersama Tim Inafis Polres Serang dan Tim RS Bhayangkara Polda Banten telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya mendatangi TKP, mengamankan lokasi, melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap saksi, menghubungi pihak keluarga korban, berkoordinasi dengan Puskesmas Ciruas, melakukan pemeriksaan serta dokumentasi TKP, dan melaksanakan evakuasi jenazah ke RS Bhayangkara Polda Banten. 

“Penanganan dilakukan sesuai prosedur. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi dan penyebab meninggalnya korban. Perkembangan lebih lanjut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya,” tutupnya. (*/red)

Wakapolres Serang Ajak Jamaah Jaga Kamtibmas dan Waspadai Narkoba saat Subling di Singamerta

By On Sabtu, November 07, 2026

Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan saat kegiatan Subling, di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Dalam rangka mendukung Quick Wins Program Kapolri, Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan mewakili Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi melaksanakan kegiatan Shalat Subuh Keliling (Subling), di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.00 WIB tersebut diikuti sekitar 30 orang, terdiri dari jajaran Polres Serang dan Polsek Ciruas, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga Desa Singamerta. 

Turut hadir, Kapolsek Ciruas Kompol Salahuddin, sejumlah pejabat dan personel Polres Serang, Bhabinsa Desa Singamerta Serka Suwoyo, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

Usai melaksanakan Shalat Subuh berjamaah, Wakapolres Serang menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. 

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan,” ujar Wakapolres. 

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, rumah kosong maupun barang berharga lainnya. 

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik, termasuk menggunakan kunci pengaman tambahan. 

Apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan, masyarakat dapat segera menghubungi pihak Kepolisian melalui Call Center 110. 

Selain persoalan kamtibmas, Wakapolres juga memberikan perhatian terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. 

“Para orang tua kami harapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak. Waspadai juga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai modus, termasuk yang memanfaatkan rokok elektrik atau vape,” katanya. 

Ia juga mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kenakalan remaja, termasuk aksi tawuran antarpelajar maupun kelompok pemuda. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres turut mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. 

“Keselamatan adalah yang utama. Anak-anak yang belum cukup umur secara hukum belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegasnya. 

Wakapolres menambahkan, kegiatan Subuh Keliling merupakan bagian dari upaya Polres Serang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. 

“Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendengar, berdialog dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan kamtibmas,” ungkapnya. 

Kegiatan Subuh Keliling tersebut selesai sekitar pukul 05.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif. 

Melalui kegiatan ini, Polres Serang terus mendorong terciptanya sinergitas antara Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *