Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Pria di Mojokerto Ditangkap Polisi gegara Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Solar Subsidi

By On Minggu, November 15, 2026

Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa saat menyampaikan press rilis dalam ungkap kasus penyelewengan solar subsidi di Mojokerto. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Seorang pria berinisial S (67), warga Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, ditangkap Polisi karena diduga menyelewengkan solar subsidi untuk dijual kembali. Dia ditangkap pada akhir Oktober 2026. 

Kapolres Mojokerto, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya mengecek pasokan solar subsidi di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

"Akhir-akhir ini sering terjadi kelangkaan-kelangkaan BBM. Kami dari Kepolisian langsung bergerak untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM di Kabupaten Mojokerto,” kata Kapolres saat Konferensi Pers di Mapolres Mojokerto, Jumat, 13 November 2026. 

Dari hasil pengecekan tersebut, Polisi menangkap S yang diduga membeli solar subsidi menggunakan mobil Isuzu Panther LS bernomor polisi S 1675 PQ. 

Kendaraan itu telah dimodifikasi dengan tangki bahan bakar tambahan yang mampu menampung lebih dari 50 liter BBM. 

Tangki tambahan tersebut berada di bagasi belakang mobil dan terhubung dengan saluran pengisian bahan bakar utama kendaraan. 

Setelah tangki terisi, solar subsidi yang dibeli kemudian ditimbun di rumah Suhardi. 

Solar tersebut selanjutnya dijual kepada petani berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar peralatan pertanian.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Bobby Wirawan mengatakan, tersangka S membeli solar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Mojokerto dengan menggunakan kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi. 

Dalam sehari, pelaku bisa membeli solar subsidi hingga 50 liter. 

”Yang bersangkutan itu beli (solar subsidi) di SPBU itu Rp 6.800, perliternya dijual Rp 10 ribu,” ujarnya. 

Tersangka S tidak hanya membeli solar di satu SPBU. Ia berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya dengan menggunakan satu barcode yang telah terdaftar di Pertamina. 

"Satu barcode saja. Jadi bolak balik dia. (Penjualannya) tergantung dari pesanan. Dijual ke petani yang memerlukan bahan bakar untuk tractor,” ujar Bobby. 

Menurut Bobby, Suhardi telah menjalankan bisnis tersebut selama sekitar 21 bulan, sejak 2025. Selama periode itu, keuntungan yang diperoleh Suhardi ditaksir mencapai Rp 84,6 juta. 

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan tersebut mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Suhardi terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun. (*/red)

Terima 28 Laporan Penyalahgunaan BBM, Kapolda Sumbar Perintahkan Kapolres Pantau SPBU

By On Minggu, November 15, 2026

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari. 

PADANG, DudukPerkara.News - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 28 Laporan Polisi (LP) terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumbar. 

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari mengatakan, penanganan dugaan penyalahgunaan BBM menjadi salah satu perhatian Kepolisian, terutama setelah terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu. 

Antrean tersebut tidak hanya dipadati kendaraan kecil, tetapi juga kendaraan berukuran besar. Kondisi itu sempat membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi kesulitan mendapatkan BBM karena harus mengantre lebih lama. 

"Saat BBM langka kemarin, saya perintahkan seluruh Kapolres jajaran saya. Saya perintahkan langsung ke SPBU. Saya suruh video call agar Kapolresnya turun dan bisa cek lokasi, dan saya cek kontrol langsung video call," ujar Jawari kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026. 

Selain Kapolres, sejumlah Direktur di lingkungan Polda Sumbar juga diperintahkan turun ke lapangan. 

Antrean panjang di SPBU menjadi persoalan karena berdampak langsung terhadap masyarakat. 

Salah satu kondisi yang disoroti Kepolisian adalah banyaknya kendaraan besar yang mengantre untuk mendapatkan BBM. 

Jawari mengatakan, situasi tersebut sempat terjadi ketika persoalan distribusi BBM mencuat beberapa waktu lalu. 

"Pembatasan-pembatasan di lapangan, mobil-mobil besar itu kan mengantre semua di SPBU, sehingga kendaraan-kendaraan kecil cukup terdampak. Itu terjadi kemarin. Saat itu saya sudah perintahkan jajaran saya untuk menindak itu dan saya sudah komunikasi dengan Pertamina," tuturnya. 

Terkait ketersediaan BBM, Jawari menyebut, Polda Sumbar telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan di wilayah tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, stok BBM di Sumbar masih mencukupi. 

"Dijawab Pertamina, Insya Allah tidak (langka). Cukup," ujarnya. 

Polda Sumbar menjadikan laporan masyarakat dan hasil pengawasan di lapangan sebagai dasar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM. 

"Kalau terkait penyalahgunaan BBM, sementara kami menindak laporan. Terkait penyalahgunaan BBM itu ada 28 laporan polisi," pungkasnya. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Minggu, November 15, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Minggu, November 15, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Mahasiswa Melawan Banten Minta Polisi Tegas Sikat Praktik Mafia Solar di Toyomerto Serang

By On Minggu, November 15, 2026


SERANG | Pergerakan mahasiswa melawan dan aktivis Provinsi Banten mendesak kepolisian untuk menindak tegas para mafia BBM subsidi jenis solar yang masih nekat melakukan aktivitas Ilegalnya.

Hal itu disampaikan oleh M. Najib, Ia menilai penindakan terkait dugaan penimbun BBM subsidi jenis solar di wilayah hukum Polda Banten masih tebang pilih.

Najib mempertanyakan kinerja dan pengawasan dari jajaran pihak kepolisian dalam hal ini Polsek di Polresta Serang Kota. Ia mengatakan hingga saat ini masih ada tempat praktik penimbunan BBM subsidi jenis solar.

"Harusnya, jangan tunggu viral baru ada tindakan dari Polresta Serang Kota, Perlu di ingat instruksi dan Program Kapolri tindak tegas ilegal tanpa pandang bulu," kata Najib dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Najib meminta, Polresta Serang Kota harus transparan terkait penindakan pada akhir bulan Oktober kemarin bersama tim gabungan dari Denpom TNI.

"Kemarin sudah dipasang Garis Polisi di Lapak Solar itu, terus hasil temuan dari penyidikan nya apa, mana tersangkanya?," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narasumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Praktik kencingan solar subsidi ini sangat merugikan negara. Solar yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri.

Padahal, Praktik ini jelas melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. 

Namun, apakah aturan itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang berduit. Sehingga melihat kondisi di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota garis polisi bisa dibuka lagi dan apa alasannya?.

Polresta Serang Kota Buka Suara Soal Lapak Solar Anto yang Nekat Beroperasi Usai Police Line

By On Minggu, November 15, 2026


SERANG | Polresta Serang Kota merespons terkait adanya aktivitas praktik kencingan BBM subsidi jenis solar di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tepatnya di belakang RM Majalengka.

Sebelumnya, lokasi lapak yang diduga milik Kopral Anto tersebut sempat di sidak oleh tim gabungan dari kepolisian dan Denpom pada akhir Oktober 2026 lalu.

Dalam sidak yang dilakukan oleh tim gabungan itu, petugas menindak tegas lokasi yang dijadikan tempat penimbun BBM subsidi jenis solar hingga dilakukan penyegelan atau dipasang Garis Polisi (Police Line).

Nampaknya penindakan itu tidak membuat Kopral Anto redup menjalankan bisnis Ilegalnya, tetapi Anto masih nekat melakukan praktik penimbun solar.

Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Kompol Alfano Ramadhan merespons terkait hal tersebut, Ia mengaku lokasi lapak yang diduga sebagai tempat untuk melakukan praktik Ilegal sudah dilakukan penindakan.

"Pada saat itu kami kesana, kebetulan dipimpin oleh kanit polsek, untuk kegiatan nihil karena sebelumnya sempat ada pemberitaan perihal lapak tersebut..dan yang mempolis line adalah kanit polsek atas perintah saya," kata Kompol Alfano saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/26).

Alfano menjelaskan, terkait garis polisi atau Police Line yang dibuka, Ia mengaku tidak mengetahui bahwa garis polisi itu sudah tidak terpasang di lapak. 

"Police Line itu ada yang cabut tanpa izin, dan mengenai itu sudah kami koordinasikan ke Polda untuk ditindaklanjuti," bebernya.

Alfano menegaskan, dalam rangka mendukung program kerja Kapolri, dirinya bakal menindak tegas para kegiatan ilegal yang merugikan negara.

"Himbauan dari saya bahwa kegiatan praktik penimbunan BBM ilegal tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana, yang dapat merugikan Negara Dan kami dari direktorat kriminal khusus polda banten berserta sat reskrim polresta serangkota akan tetap memaksimalkan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku penimbunan bbm ilegal tersebut," tegasnya.

"Dalam rangka membantu dan mensukseskan progam kerja dari bapak kapolri yaitu polisi bersama masyarakat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narsumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Terkesan Kebal Hukum, Lapak Solar Ilegal Diduga Milik Kopral Anto Nekat Beraktivitas Lagi: Padahal Gudangnya Sudah Di-Police Line

By On Minggu, November 15, 2026

Dok. Foto: Lapak Solar Punya Anto Kopral Nekat Beroperasi Pasca di segel/Police Line okeh Tim Gabungan dari Polri dan Denpom beberapa waktu lalu. (Ilstrsi/*)
SERANG | Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narsumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Praktik kencingan solar subsidi ini sangat merugikan negara. Solar yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri.

Padahal, Praktik ini jelas melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. 

Namun, apakah aturan itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang berduit. Sehingga melihat kondisi di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota garis polisi bisa dibuka lagi dan apa alasannya?

Hingga berita ini diterbitkan, Kopral Anto yang disebut sebagai pemilik praktik solar Ilegal itu dan Polresta Serang Kota, Polda Banten, Dandenpom III/3 Serang tim masih berupaya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. (*/Tim)

Hanya Dijanjikan Ganti Rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Mengaku Kesal!

By On Minggu, November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, DudukPerkara.News – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)

Polsek Cikande Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Kerja di PT Indoblock Mitra Lestari, Satu Pekerja Meninggal Dunia

By On Kamis, November 12, 2026

Petugas Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, DudukPerkara.News – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026. 

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Dua Kades di Sumenep Ditangkap gegara Narkoba, Pemkab Wajibkan Cakades Tes Bebas Narkoba

By On Kamis, November 12, 2026

Foto ilustrasi. 

SUMENEP, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur (Jatim), mewajibkan warga yang ingin mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Kades) melampirkan hasil tes bebas narkoba. 

Syarat tersebut akan mulai diberlakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah pencegahan dini agar aparat desa tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. 

Menurutnya, gagasan tersebut muncul setelah Polisi menangkap dua Kades di Sumenep yang terlibat kasus narkoba beberapa waktu lalu. 

"Gagasan cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi para calon Kades ini timbul, setelah aparat kepolisian menangkap dua oknum Kades yang terlibat kasus narkoba," ujar Dzulkarnain, Selasa, 11 November 2026. 

Dua Kades yang ditangkap tersebut adalah Kades Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten. 

Keduanya diamankan oleh tim narkoba Polresta Sumenep dalam penggerebekan pesta narkoba. 

Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan petugas, kedua Kades tersebut terbukti mengonsumsi obat terlarang. 

"Atas dasar itu maka kami melakukan upaya pencegahan dini, di antaranya warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada desa harus melampirkan hasil tes bebas narkoba," ujarnya. 

Achmad menjelaskan, DPMD Sumenep telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep dan Polresta Sumenep untuk membahas penerapan persyaratan tersebut. 

Rencana kebijakan itu mendapat dukungan dari kedua lembaga tersebut karena dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa. 

"BNNK dan Polresta Sumenep sangat mendukung hal ini, karena kebijakan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam berupaya menekan penyalahgunaan narkoba," ujarnya. 

Sesuai kesepakatan, ketentuan melampirkan hasil tes bebas narkoba akan diterapkan mulai Pilkades serentak 2027. 

Saat ini, DPMD Sumenep juga telah menyampaikan ketentuan tersebut kepada para Kades di wilayah setempat. 

"Saat ini, ketentuan mengenai prasyarat ini sudah kami sampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep," kata Achmad. 

Selain BNNK dan Polresta Sumenep, kebijakan tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. 

Dukungan itu datang dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep. (*/red)

Aksi Unras di Surabaya, Polda Jatim Amankan Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov

By On Kamis, November 12, 2026

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa, 10 November 2026. 

Langkah cepat itu berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. 

Kedua pria tersebut, di antaranya berinisial MVK dan VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya. 

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka. 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan penangkapan tersebut. 

Dari hasil pemeriksaan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai. 

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," kata Abast. 

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. 

Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut. 

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. 

Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan. 

Berdasarkan pengakuan awal, kata Abast, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat. 

"Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tuturnya. 

Saat ini, kata dia, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim. 

Dia menegaskan, pihaknya tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. 

"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (*/red)

KPK Panggil Pj Bupati Pemalang Jadi Saksi Pemerasan Anom Widiyantoro

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Pemalang, Anom saat diperiksa KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. 

Salah satunya, yaitu Pj Bupati Pemalang, Nurkholes. 

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK untuk empat saksi. Sedangkan satu saksi lainnya masih dalam penjadwalan ulang. 

Namun Budi belum menjelaskan apa saja yang akan didalami dari para saksi. 

Berikut ini daftar saksi yang dipanggil KPK: 

1. Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang; 

2. Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo; 

3. Dias Pamungkas selaku Swasta; 

4. Dias Adi Dharma selaku Swasta; 

5. Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang). 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

Berikut ini daftarnya: 

1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang; 

2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati; 

3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta; 

4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK. 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar. 

Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. 

Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Dipecat Polri Buntut Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

By On Kamis, November 12, 2026

Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta saat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Novel 2026. (Dok. Divisi Humas Polri) 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan banding usai diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Vonis tersbut dibacakan oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026, atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, permohonan banding tersebut akan diproses dan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. 

Dalam sidang KKEP ini, Majelis Hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela. 

Hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri. 

Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. 

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. 

Isir mengatakan, Majelis Hakim KKEP dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, dengan wakil anggota Jenderal Bintang Dua. 

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ujar Isir. 

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” kata dia lagi. 

Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. 

“(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. 

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. 

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *